TajukNasional – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah tahun 2023 merupakan fondasi yang kuat untuk kemajuan pembangunan di Indonesia.
Hal ini diungkapkan AHY saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Berdasarkan keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, pada Senin, acara tersebut mengusung tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”.
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah atas pencapaian predikat WTP pada laporan keuangan pemerintah tahun 2023. “Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik pula dan mempertanggungjawabkan secara baik pula,” tegas Presiden Joko Widodo.
Setelah menghadiri kegiatan tersebut, Menteri AHY menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN juga memperoleh predikat WTP. “Alhamdulillah, secara umum, terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan secara umum diberikan wajar tanpa pengecualian ini termasuk juga status pada peringkat atau predikat kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP,” jelas Menteri AHY.
Sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY menekankan bahwa predikat WTP diberikan sebagai hasil dari kerja keras semua pihak dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara atau APBN. Menurutnya, tanggung jawab terhadap APBN berdampak positif pada tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
“Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan pembangunan Indonesia ke depan. Itulah semangat dari hari ini dan mudah-mudahan kami Kementerian ATR/BPN juga dapat terus menjalankan tugas dengan baik termasuk juga mengelola keuangan yang baik,” pungkas Menteri AHY.
Dalam kesempatan ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun, menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan tertulis kepada Presiden Joko Widodo. Ia menyampaikan bahwa predikat WTP yang diperoleh pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen dan upaya pemerintah dalam mengelola APBN secara optimal.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin; jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju; serta Kepala Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina, dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
