TajukPolitik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik Ketua beserta Anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW). Sebanyak 36 MPPP dan MPPW dilantik secara daring dan luring di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin, (03/06) kemarin.
Menteri AHY menyebutkan, PPAT yang sudah terverifikasi saat ini jumlahnya 21.768 orang. Dengan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, diharapkan PPAT dapat mendukung pemberantasan praktik-praktik mafia tanah.
“Kita ingin mencegah praktik-praktik kejahatan pertanahan termasuk yang dilakukan oleh para mafia tanah, dan tentu kita ingin setiap saat membangun PPAT yang semakin profesional, semakin memiliki kapasitas yang tinggi dan juga memiliki integritas yang baik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Oleh sebab itu, MPPP dan MPPW diminta melakukan penguatan pembinaaan dan pengawasan terhadap PPAT secara optimal sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
“Yang pertama, pastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kode etik. Kedua, laksanakan pemeriksaan ke kantor-kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik,” tegas Menteri AHY.
Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga berpesan agar MPPP dan MPPW melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. “Semoga tidak banyak pelanggarannya, semoga semakin berintegritas kita semua,” sebutnya.
Lebih lanjut, Menteri AHY mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan dengan para PPAT bukan hanya semakin bagus, tapi akan meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu.
“Selamat menjalankan tugas. Semoga MPPP dan MPPW bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, bisa mendapatkan progres yang baik juga. Mari sama-sama kita bergandengan tangan memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat kita,” tutur Menteri AHY.
Dilantik secara langsung dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) selaku Ketua MPPP, Asnaedi. Turut hadir, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Tenaga Ahli; serta jajaran Direktorat Jenderal PHPT Kementerian ATR/BPN.
Upaya ini menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memastikan setiap PPAT bekerja dengan profesional dan berintegritas tinggi. Dalam menghadapi tantangan kejahatan pertanahan, peran MPPP dan MPPW sangat vital untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin kepastian hukum di sektor pertanahan. Sinergi yang kuat antara berbagai pihak di Kementerian ATR/BPN diharapkan akan terus meningkat, menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
