TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap di 23 provinsi secara serentak pada Selasa (8/10) di Surabaya, Jawa Timur.
Deklarasi ini menandai pencapaian penting dalam program tata ruang dan pertanahan nasional, yang diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Acara ini secara simbolis ditandai dengan hand scanning oleh Menteri AHY.
“Ketika sebuah wilayah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, artinya tidak ada lagi yang terlewat secara spasial. Semua wilayah tersebut telah terdata, terregistrasi, dan terpetakan secara menyeluruh. Tidak boleh ada celah, tidak boleh ada tumpang tindih (no gap no overlap),” tegas Menteri AHY dalam pidatonya.
Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tata ruang dan pertanahan di 46 kabupaten/kota tersebut telah lengkap secara spasial. Dengan status ini, wilayah-wilayah tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana strategis pengembangan dan pembangunan wilayah. AHY menekankan pentingnya data spasial yang akurat dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
“Jika seluruh wilayah tanah di Indonesia dapat dinyatakan sebagai no gap no overlap, insyaallah tata ruang nasional dan daerah dapat benar-benar dijadikan referensi untuk pembangunan yang lebih terarah dan efektif,” ujarnya.
Di awal masa jabatannya, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia hanya mencapai 13 wilayah. Seiring berjalannya waktu, jumlah ini bertambah signifikan. Pada 26 Maret 2024, AHY mendeklarasikan Kota Cilegon sebagai Kota Lengkap pertama di tahun tersebut. Kemudian, pada 2 April 2024, Kota Administrasi Jakarta Selatan juga mendapat status serupa, diikuti oleh empat kabupaten di Provinsi Bali pada 21 Mei 2024. Pada akhir Mei 2024, 14 kota di tujuh provinsi lainnya juga dinyatakan sebagai Kota Lengkap.
Target pemerintah hingga akhir tahun 2024 adalah mendeklarasikan total 104 kabupaten/kota lengkap. AHY optimis bahwa target ini akan tercapai, bahkan berharap bisa melampaui target tersebut. “Mari kita kejar target pencapaian ini bersama-sama. Saya yakin kita bisa mencapai 104 kabupaten/kota lengkap, bahkan lebih,” ajaknya kepada para Kepala Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyambut baik langkah ini dan menyoroti manfaat dari kelengkapan data spasial yang dapat diimplementasikan dalam layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Menurutnya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah akan semakin kuat dengan adanya sertifikat elektronik, dan hal ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Dengan adanya Sertipikat Tanah Elektronik, kepastian hukum semakin kuat. Masyarakat bisa memanfaatkan sertifikat tersebut untuk modal usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Adhy Karyono.
Dalam deklarasi kali ini, beberapa kota dan kabupaten yang termasuk dalam 46 wilayah lengkap antara lain Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Bengkulu, Kota Sungai Penuh, Kota Jambi, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Pangkalpinang, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Semarang, Kabupaten Pacitan, Kota Malang, Kabupaten Nganjuk, Kota Tarakan, Kota Palu, Kota Pare-Pare, hingga Kota Sorong.
Dengan pencapaian ini, diharapkan seluruh wilayah yang telah dideklarasikan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan di Indonesia. Program ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain untuk mempercepat penyelesaian peta pertanahan mereka, guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik dan akurat di masa depan.
