TajukPolitik -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan tersebut, tiga isu utama menjadi fokus diskusi, yaitu perdagangan karbon, pengurusan hak guna usaha (HGU) lahan kelapa sawit, dan reforma agraria.
Menurut AHY, pertemuan ini diadakan atas undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. “Pagi ini, saya memenuhi undangan rapat Pak Menko Marves di kantornya. Ada tiga isu utama yang dibahas antara lain terkait Nilai Ekonomi Karbon dan Carbon Trading, Percepatan Pengurusan HGU untuk usaha sawit, dan terkait Tanah Objek Reforma Agraria,” kata AHY yang membagikan momen pertemuan itu lewat Instagram resmi @agusyudhoyono, Kamis (30/5/2024).
AHY menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menjalankan program pembangunan. “Prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama antar lintas Kementerian/Lembaga untuk menyuksesan kerja-kerja bersama pemerintah yang bermanfaat bagi pembangunan dan rakyat Indonesia,” ujar Menteri AHY yang terlihat dirinya duduk berhadap-hadapan dengan Luhut.
Dalam foto yang dibagikan, terlihat Luhut sedang menjelaskan sesuatu sementara AHY memperhatikan sambil mencatat di kertas. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua kementerian dalam mengatasi isu-isu strategis yang berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun berterima kasih kepada Luhut beserta jajarannya. “Terima kasih Pak Luhut dan jajaran. Sukses dan sehat selalu!” ucap AHY. Pertemuan ini bukan hanya memperkuat kerja sama antara dua kementerian, tetapi juga memperlihatkan sinergi antar lembaga dalam mewujudkan program-program strategis pemerintah.
Isu perdagangan karbon yang dibahas dalam pertemuan tersebut menjadi sangat relevan mengingat meningkatnya perhatian dunia terhadap perubahan iklim dan upaya penurunan emisi karbon. Nilai Ekonomi Karbon dan Carbon Trading diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya tersebut, serta membuka peluang baru bagi Indonesia dalam pasar karbon global.
Sementara itu, percepatan pengurusan HGU untuk usaha sawit merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sektor perkebunan sawit dapat terus berkembang dengan legalitas yang jelas dan mendukung upaya keberlanjutan lingkungan. Dengan HGU yang tertata rapi, diharapkan tidak ada lagi sengketa lahan yang menghambat perkembangan sektor ini.
Terkait reforma agraria, pengelolaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa distribusi tanah bisa lebih merata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di pedesaan.
Kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diharapkan dapat membawa perubahan positif dan mempercepat implementasi program-program strategis yang berdampak langsung pada pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pertemuan ini juga menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja sama demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
