TajukPolitik – Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya dalam menyelesaikan konflik agraria yang ada di Indonesia, termasuk di Jambi. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Jambi.
AHY menegaskan bahwa konflik agraria bukan hanya masalah antara warga dan korporasi, tetapi juga melibatkan warga dan pemerintah.
“Jadi konflik agraria ini ada macam-macam ya bukan hanya soal korporasi dengan warga saja tetapi ada juga warga dengan pemerintah, jadi itu kombinasi di antaranya lah. Maka dari itu ini mesti kita benahi pertama dari institusi dulu,” kata Menteri AHY usai menyerahkan sertipikat elektronik, Selasa (25/6).
AHY menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik agraria meskipun tidak mudah. Penyelesaian konflik ini harus dimulai dari internal institusi agar tidak ada tindakan ceroboh.
“Jadi membenahi ini tentu harus dari internal juga jangan sampai ada kecerobohan-kecerobohan kan. Atau ada pelanggaran-pelanggaran di internal kita itu pertama yang mesti kita benah dalam selesaikan konflik agraria ini,” ujar AHY.
Untuk menyelesaikan konflik agraria, AHY ingin mengajak seluruh stakeholder, termasuk pemda, kepolisian, dan TNI, untuk bersama-sama menghadapi dan serius menangani masalah ini.
“Maka itulah yang menyebabkan kenapa saya mesti turun ke Jambi dan juga ke polda untuk ungkap kasus persoalan konflik di bidang pertanahan ini. Yang pasti dalam menyelesaikan konflik agraria atau konflik mafia tanah saya pastinya serius,” tegasnya.
Meski begitu, AHY juga mengakui bahwa menyelesaikan konflik agraria tidaklah mudah. Konflik agraria sering kali berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan banyak elemen, sehingga memerlukan penyelesaian yang sangat hati-hati.
“Jadi ini dalam menyelesaikan masalah atau sengketa apalagi konflik kan ini tidak mudah, tidak sederhana itu. Konflik ini kan ada yang puluhan tahun ada juga belasan tahun yang mana itu sudah melibatkan banyak elemen, oleh karena itu ada proses dan waktu yang memang kita bersabar, tetapi saya pastikan ini harus kita percepat progresnya,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerjanya di Jambi, AHY meresmikan tujuh Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota di Jambi yang telah mengimplementasikan layanan sertipikat elektronik. Kegiatan ini berlangsung di rumah dinas Gubernur Jambi dan dihadiri berbagai pihak, termasuk bupati dan wali kota di Jambi.
“Jadi sekarang ini lengkap sudah Provinsi Jambi seluruh kantor pertanahannya di 11 kabupaten kota sudah bisa melayani sertipikat elektronik ke masyarakat,” ujar AHY.
Dengan langkah-langkah ini, AHY berharap dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria dan meningkatkan pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi.
