TajukNasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat program distribusi sertifikat tanah elektronik, sebuah inisiatif yang diluncurkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2023. Di bawah kepemimpinan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), program ini mengalami kemajuan pesat dengan jumlah sertifikat yang telah diterbitkan meningkat signifikan.
Hingga September 2024, tercatat sebanyak 891.939 sertifikat tanah elektronik telah diproduksi oleh Kementerian ATR/BPN. Jumlah ini naik 36 kali lipat sejak Februari 2024, sebuah pencapaian yang mencerminkan peningkatan drastis dalam kecepatan dan cakupan program ini. Menteri AHY menekankan bahwa salah satu faktor kunci dalam keberhasilan ini adalah bertambahnya jumlah Kantor Pertanahan yang siap melayani sertifikasi tanah elektronik.
“Saat saya pertama kali bergabung di Kementerian ATR/BPN, hanya ada sekitar 10 Kantor Pertanahan yang bisa memberikan pelayanan sertifikat tanah elektronik. Kini, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 450 kantor di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan membuktikan komitmen kami dalam melayani masyarakat,” ungkap AHY dalam kunjungannya ke Kota Surabaya pada Selasa (10/9).
AHY juga menjelaskan bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik membawa manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam upaya memberantas praktek mafia tanah. Sertifikat tanah elektronik tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan keamanan karena seluruh data pertanahan tercatat secara digital. Hal ini membuat sertifikat tersebut sulit untuk dimanipulasi atau dipalsukan, sehingga memberikan perlindungan lebih baik bagi para pemilik lahan.
“Dengan sistem digital, ruang gerak mafia tanah semakin sempit. Sertifikat tanah elektronik ini tidak bisa dipalsukan atau diduplikasi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap klaim-klaim yang tidak sah,” tambah AHY.
Meski demikian, Menteri ATR/BPN menyadari bahwa digitalisasi juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal keamanan siber. AHY menegaskan bahwa pihaknya telah meminta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat sistem keamanan guna mencegah potensi serangan siber.
“Saya memberikan penekanan khusus kepada tim Pusdatin untuk memperkuat keamanan data. Dunia digital tentu memiliki risiko, dan kita tidak ingin ada serangan siber yang mengganggu keamanan data pertanahan yang telah kami integrasikan dalam sistem digital,” kata AHY.
Selain fokus pada distribusi sertifikat tanah elektronik, Menteri AHY juga memastikan bahwa program ini akan terus berkembang dan mencakup lebih banyak wilayah di Indonesia. Pemerintah berharap, dengan semakin banyaknya Kantor Pertanahan yang siap melayani proses sertifikasi elektronik, seluruh masyarakat dapat menikmati kemudahan akses terhadap hak kepemilikan tanah yang sah dan aman.
Program sertifikat tanah elektronik ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih modern, efisien, dan transparan. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman penyerobotan tanah atau tindakan mafia tanah yang selama ini sering merugikan pemilik lahan. Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan AHY berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya ini dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil terhadap hak-hak pertanahan mereka.
