TajukNasional Dalam kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, 5 November 2024, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggarisbawahi urgensi untuk menuntaskan kebijakan satu peta dan satu tata ruang nasional sebagai upaya mempercepat dan memperbaiki kualitas pembangunan infrastruktur di Indonesia.
AHY menjelaskan bahwa integrasi kebijakan satu peta dan satu tata ruang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ruang yang lebih komprehensif. Dengan pendekatan ini, pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan berbagai kebijakan tata ruang yang melibatkan area darat, laut, udara, hingga area bawah tanah.
“Kita bekerja dengan semangat keberlanjutan. Beberapa isu yang sebelumnya belum tuntas, akan diselesaikan. Saya berusaha untuk mengintegrasikan kebijakan satu peta, kebijakan satu tata ruang, dengan pengelolaan tata ruang yang perlu diputuskan,” ujar Menko AHY.
Menko AHY menekankan bahwa kebijakan tata ruang yang terintegrasi akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif. Beliau menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah lahan. Dalam hal ini, koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan lahan yang siap dan bersih dari sengketa.
“Kami di Kemenko Infra mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam infrastruktur, salah satunya terkait lahan. Kementerian ATR/BPN penting memastikan ketersediaan lahan, namun pengadaannya harus bijaksana, clear and clean, baru bisa dibangun infrastruktur,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, AHY juga mengungkapkan rencananya untuk melanjutkan diskusi teknis bersama Kementerian ATR/BPN demi menyempurnakan pengelolaan tata ruang. Kebijakan satu tata ruang, menurutnya, akan berfungsi sebagai kerangka untuk menyelesaikan masalah tata kelola ruang dan penggunaan lahan secara lebih sistematis.
“Melalui kebijakan satu tata ruang tadi, menjadi rumah dalam menyelesaikan isu terkait pengelolaan tata ruang. Saya rasa ke depannya kami akan mengadakan pertemuan teknis untuk spesifik membahas hal ini,” ungkap Menko AHY saat berdialog dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Pada kesempatan tersebut, AHY berharap kebijakan satu peta dan satu tata ruang dapat menjadi panduan untuk berbagai proyek strategis nasional, baik di bidang transportasi, energi, maupun pemukiman. Beliau menilai kebijakan ini akan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan.
Melalui kebijakan yang terintegrasi ini, AHY optimistis bahwa pembangunan nasional akan berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
