TajukNasional – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah mengumumkan adanya peningkatan target operasi (TO) untuk kasus mafia tanah pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 82 menjadi 86. Dari jumlah tersebut, 46 target operasi telah diproses hukum dengan penetapan 89 tersangka. Dari kasus tersebut, pemerintah berhasil menyelamatkan 194 hektare lahan dengan potensi kerugian sebesar Rp2,75 triliun.
Anggota DPR RI, Irwan, menyatakan bahwa keberhasilan ini harus didukung dan diapresiasi oleh semua pihak. “Keberhasilan program gebuk mafia tanah Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan AHY melalui Satgas Mafia Tanah sudah tentu harus terus kita semua dukung dan apresiasi,” kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini kepada wartawan, Kamis (27/6).
Irwan, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, menegaskan bahwa kenaikan target operasi tahun 2024 menjadi 86, dengan realisasi 46 target operasi yang diproses hukum dan penyelamatan 194 hektare tanah dengan potensi kerugian Rp2,75 triliun sampai akhir Juni 2024, adalah prestasi luar biasa. Ini membuktikan bahwa Menteri ATR serius dalam bekerja.
“Di samping menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat tentu ini adalah bentuk keseriusan, kerja nyata ATR/BPN bersama satgas mafia tanah dalam penegakan hukum dan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur ini.
Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Februari 2024, lanjut Irwan, AHY telah menunjukkan hasil kinerjanya yang konkret di Kementerian ATR. “Saya melihat Mas AHY sejak dilantik bulan Februari 2024 oleh Pak Jokowi, beliau berhasil terbukti sangat konkret kerja nyatanya dan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara,” ujarnya.
Irwan Fecho juga menyampaikan keyakinannya bahwa program reforma agraria di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan semakin maju. Prabowo dinilai akan memperkuat reformasi hukum dan birokrasi, khususnya yang terkait dengan ruang dan tanah. “Saya pun meyakini program reforma agraria dan gebuk mafia tanah di masa pemerintahan Presiden Prabowo ke depan bisa terus lebih maju. Pastinya Presiden terpilih akan memperkuat reformasi hukum dan birokrasi atas ruang dan tanah,” ucapnya.
Dukungan penuh terhadap program reforma agraria dan pemberantasan mafia tanah yang digagas oleh AHY diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penataan ruang dan pengelolaan lahan di Indonesia. Dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait, diharapkan Indonesia dapat mencapai pengelolaan lahan yang lebih baik dan adil bagi seluruh rakyat.
Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan AHY mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam mengatasi masalah mafia tanah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan agraria di Indonesia. Dukungan dari anggota DPR seperti Irwan Fecho menunjukkan bahwa upaya pemberantasan mafia tanah ini mendapatkan apresiasi dan dukungan luas dari berbagai kalangan.
