TajukPolitik – Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Irwan Fecho menilai penuntasan kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir menjadi simbol keadilan hukum bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Irwan menanggapi penyerahan dua sertipikat tanah kepada keluarga artis Nirina Zubir oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu (29/5).
“Tuntasnya kasus Nirina menandakan program gebuk mafia tanah Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Mas AHY berjalan on the track dan sangat progresif,” kata Irwan saat dihubungi di Jakarta.
Anggota DPR asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu menilai gebrakan Menteri AHY dalam menggebuk mafia tanah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berjalan sangat masif dan tanpa pandang bulu.
“Kita lihat strategi pencegahan mafia tanah melalui program percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah mampu mengurangi aksi jahat mafia tanah,” tutur legislator Demokrat itu.
Di sisi lain, kata Irwan, penindakan terhadap pelaku kejahatan mafia tanah juga dilakukan AHY dan jajaran Kementerian ATR/BPN di semua provinsi di tanah air.
“Di samping menyelamatkan kerugian masyarakat dan negara, ini juga simbol keadilan hukum tanpa pandang bulu terhadap masalah mafia tanah dihadirkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurut penyandang gelar doktor bidang manajemen tata ruang dan kehutanan dari Universitas Mulawarman itu, keseriusan Kementerian ATR/BPN menggebuk mafia tanah patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Tentu ini prestasi yang harus kita semua apresiasi bersama dan terus mendukung usaha keras dan tegas Mas AHY beserta jajaran untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya di tanah air,” kata Irwan Fecho.
Selain itu, Irwan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah mafia tanah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan memastikan bahwa upaya pemberantasan mafia tanah berjalan lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia.
“Pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi agar setiap langkah dalam pemberantasan mafia tanah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal,” tambah Irwan.
Lebih lanjut, Irwan berharap agar kasus Nirina Zubir ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat luas tentang pentingnya menjaga dan mengamankan aset tanah mereka. Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap indikasi adanya praktik mafia tanah kepada pihak berwenang.
“Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Masyarakat harus lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi adanya praktik mafia tanah di lingkungan mereka,” pungkasnya.
Dengan penuntasan kasus ini, Irwan optimis bahwa Indonesia akan semakin bebas dari praktik mafia tanah, dan keadilan hukum dapat ditegakkan dengan lebih baik. Upaya keras dari Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan AHY diharapkan dapat terus membawa perubahan positif bagi sistem pertanahan di Indonesia.
