TajukPolitik – Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkesempatan menghadiri forum Bank Dunia terkait pertanahan di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam momen itu, AHY membagikan kisah pemetaan lebih dari 112 juta lahan di Indonesia dalam Forum World Bank Land Conference 2024, yang diikuti oleh lebih dari 1000 orang dari lebih 81 negara dan 21 pejabat setingkat menteri.
“Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi Indonesia melalui @kem_atrbpn untuk membagikan kisah sukses akselerasi pendaftaran dan pemetaan lebih dari 112 juta lahan di Indonesia pada forum @WorldBank Land Conference 2024, yang diikuti oleh lebih dari 1000 orang dari lebih 81 negara dan 21 pejabat setingkat menteri,” cuitnya menjelaskan foto yang dibagikan, Selasa (14/5).
Lewat akun X @AgusYudhoyono, AHY pun menceritakan bahwa kesuksesan Kementerian ATR/BPN tak terlepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang transformatif dan efektif melakukan pemetaan tanah.
“Saya menggarisbawahi kunci sukses Indonesia terletak pada sinergi & kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bisa terjadi dengan hadirnya kepemimpinan yang transformatif & manajemen yang efektif oleh presiden @jokowi untuk melakukan akselerasi dalam pendaftaran & pemetaan tanah,”
“Dibarengi dengan partisipasi masyarakat serta semangat semua pihak, termasuk anggota parlemen kita, untuk selalu adaptif dengan berbagai peluang & tantangan,” sambung AHY dalam forum bank dunia tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat ini menyatakan pihaknya terus mengejar target pemetaan pertanahan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, kisah sukses ini akan terus dipedomani menjadi “best practice” bagi kita untuk terus mengejar target pendaftaran & pemetaan tanah. Tetapi orientasi akhirnya bukan sekedar angka statistik, melainkan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.” tegas AHY.
Dengan pencapaian tersebut, AHY optimistis target sertifikasi tanah di seluruh Indonesia akan selesai di 2025. Untuk mencapai target tersebut, dia menyatakan pemerintah harus mengubah pola pikir masyarakat agar mereka dapat memahami dengan jelas manfaat memiliki sertifikat tanah dan risikonya jika tidak memiliki sertifikat, melalui kampanye sosialisasi secara efektif.
