TajukNasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan pelatihan sertifikasi bagi hakim di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan berlangsung di gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (2/10).
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari Mahkamah Agung (MA), termasuk Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, dan beberapa Wakil Ketua MA dari berbagai bidang. Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, juga turut hadir dalam kegiatan ini.
Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan agraria dan memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap bahwa pelatihan ini dapat memberikan dampak positif dengan metodologi, silabus, dan kurikulum yang disusun secara tepat.
“Mudah-mudahan dengan metodologi, silabus, dan kurikulum yang dibuat bisa tepat sasaran. Berbagai isu pertanahan ada yang spesifik dan ada yang ditarik secara universal,” ucap AHY dalam pidatonya.
AHY juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang seragam terkait administrasi pertanahan ke depan. Menurutnya, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai beberapa isu, termasuk bagaimana memaknai konsep tanah negara dan regulasi yang sering kali tumpang tindih.
“Kita tahu di sana sini masih ada perbedaan pemahaman terkait sejumlah isu termasuk bagaimana kita memaknai tanah negara dan lain sebagainya. Kita juga tahu masih ada regulasi yang tumpang tindih,” terangnya.
Lebih lanjut, AHY berharap bahwa melalui pelatihan sertifikasi ini, para hakim dapat bekerja lebih solid dan kompak dalam menangani permasalahan pertanahan yang sering kali dihadapi oleh masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan program pelatihan sertifikasi hakim ini ke depan kita lebih kompak, solid, terutama dalam melihat isu-isu dan permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat kita,” tambahnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 80 peserta, yang terdiri dari 61 orang hakim peradilan umum dan 19 orang hakim peradilan tata usaha negara. Program pelatihan akan berlangsung selama 11 hari dengan menggunakan metode pembelajaran mandiri dan tatap muka untuk memastikan pemahaman yang komprehensif.
Acara pelatihan ini resmi dibuka oleh Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, yang juga memberikan sambutannya sebelum membuka acara secara simbolis.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, pelatihan sertifikasi bagi hakim tingkat pertama bagi peradilan umum dan peradilan tata usaha hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Ketua MA, Muhammad Syarifuddin.
Pembukaan ini menandai dimulainya program sertifikasi yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan para hakim dalam menangani isu-isu terkait agraria, pertanahan, dan tata ruang di Indonesia.
