TajukNasional – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, yang biasa dikenal dengan sebutan AHY, melaporkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan ATR/BPN telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal ini diungkapkannya saat ditemui usai acara penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023.
Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima hasil LHP LKPP 2023 dan mendapat predikat WTP dari BPK RI. AHY merasa bangga atas pencapaian ini dan melihatnya sebagai hasil dari kerja keras seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN.
“Tadi Ketua (BPK) beserta jajaran menyerahkan LHP LKPP Kepada Pak Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Alhamdulillah secara umum terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu dan secara umum diberikan WTP. Ini termasuk juga status kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP,” kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
AHY menekankan bahwa mendapatkan predikat WTP bukanlah hal yang mudah dan tidak boleh dianggap sebagai sekadar prestasi, melainkan sebagai standar dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua instansi pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa predikat ini harus menjadi motivasi untuk terus mengelola keuangan dengan baik dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh presiden.
“Saya akan menjalankan apa yang tadi diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa WTP ini tidak mudah untuk didapatkan, tetapi tidak boleh kita anggap sebagai prestasi tetapi sebuah standar, sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua,” sambungnya.
Ke depan, AHY berkomitmen untuk memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN, baik di pusat maupun daerah, terus mengelola keuangan secara prudent dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ia mengakui tantangan dalam mengelola struktur organisasi ATR/BPN yang vertikal dan kompleks, namun ia optimis bahwa dengan kerja keras dan pengawasan yang ketat, segala tantangan tersebut dapat diatasi.
“ATR/BPN ini unik. Mungkin tidak banyak Kementerian yang punya organisasi vertikal, strukturnya lengkap di tingkat pusat, di tingkat provinsi, ada kanwil-kanwil dan di tingkat kabupaten-kota ada kantor-kantor pertanahan. Semua mengelola anggaran dan semua juga perlu mempertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sebagai instansi yang memegang amanat besar dalam pelayanan publik di bidang pertanahan, pengawasan terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan sangat penting. AHY menegaskan bahwa pengelolaan yang baik dan transparan akan membantu mencegah praktik korupsi dan kolusi.
“Setiap yang merupakan layanan publik itu juga harus dikelola dengan baik sehingga tidak ada praktik-praktik yang tidak baik. Apakah itu korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Kita ingin semua itu digelar dengan sebaik-baiknya. Jadi bagi kami, ke depan dan seterusnya ingin meyakinkan WTP ini menjadi standar, menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kementerian ATR/BPN,” pungkasnya.
Dengan pencapaian ini, AHY berharap Kementerian ATR/BPN dapat terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, serta mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
