Tajukpolitik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, mendorong pemerintah untuk memberantas praktik tambang ilegal agar bisa mendukung program hilirisasi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).
Sartono mengatakan pihaknya mendukung penuh adanya hilirisasi di bidang pertambangan. Karena menurutnya, hilirisasi penting untuk menarik investasi dalam sektor agar perekenomian secara nasional tumbuh.
Namun, ungkap Sartono, dalam proses keberlanjutan mineral kami memiliki beberapa masalah, masih terdapat pertambangan tanpa izin alias tambang ilegal di Indonesia.
“Berdasarkan data dari Dirjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), ada sekitar 2.741 titik lokasi tambang ilegal, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batubara,” jelas Sartono.
“Kegiatan tambang tanpa izin pasti kerugian terhadap negara yang tercatat bisa mencapai 350 miliar rupiah per tahun,” tegasnya.
Sartono menambahkan jika angka kerugian tersebut  belum termasuk biaya rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
“Dalam hal ini kita harus mengurai permasalahan ini dimana, dan beberapa tahun lalu masalah ini juga sering kita bicarakan,” kata Sartono.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Sartono mengharapkan agar Kementerian ESDM bisa menggandeng semua pihak.
“Tidak bisa hanya dalam Kementerian ESDM saja yang bekerja, saya pikir harus ada satgas yang dibentuk lintas kementerian karena berhubungan dengan berbagai hal,” ujar Sartono.
“Jadi, satu sisi kita hilirisasi, tapi di hulunya kita juga masih menghadapi kendala. Ini bagaimana kita akan ada suatu percepatan terhadap investasi kalau bicara tentang ilegal saja belum bisa kita maksimalkan,” jelas Sartono.
