Didik juga mendorong agar Indonesia tetap memperkuat peran strategisnya di berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta forum multilateral lainnya.
Menurutnya, keadilan bagi Palestina harus tetap menjadi prioritas utama, bukan dikompromikan melalui mekanisme perdamaian yang berpotensi melemahkan posisi Palestina.
Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace sendiri dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata, mendukung rekonstruksi Gaza, menjaga stabilitas keamanan, serta mendorong solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Dewan ini melibatkan sembilan negara, antara lain Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi.
Namun, Didik menyoroti keterlibatan Israel dalam struktur dewan tersebut.
Ia menilai posisi Israel yang diwakili secara setara di Dewan Eksekutif, dan bukan sebagai pihak pendudukan yang bertanggung jawab atas konflik, berpotensi menimbulkan persoalan serius.
Menurut Didik, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan struktural yang berisiko melahirkan ketimpangan dalam proses perdamaian.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya bentuk neo-kolonialisme baru yang hanya menghasilkan perdamaian semu.
Baca juga: Demokrat Apresiasi Komitmen Prabowo Berantas Korupsi, Ingatkan Tantangan Masih Besar
“Hanya menguntungkan Israel dan Amerika Serikat, bukan mengakhiri penjajahan,” pungkasnya.
