Tajukpolitik – Unjuk rasa membongkar mafia pajak dilakukan oleh aliansi buruh dan petani yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
Bukan tanpa alasan kenapa Gebrak meminta mafia pajak dibongkar. Sebab, beberapa waktu belakangan ini, banyak pegawai pajak yang tersangkut masalah hukum ataupun pegawai pajak yang memperlihatkan gaya hidup mewah.
Lebih parahnya, banyak juga pegawai pajak yang harta kekayaannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak hanya itu, dalam unjuk rasa di DPR tersebut, Gebrak juga mendesak pemerintah dan DPR segera membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Melalui pernyataan sikapnya, Gebrak menegaskan penerbitan Perppu Ciptaker telah mengkhianati rakyat. Jika ngotot disahkan, maka rakyat akan semakin sengsara.
“Presiden dan DPR RI segera menghentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi,” ujar Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno.
Belum habis kekecewaan kaum buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, lanjut Sunarno, saat ini juga ramai skandal di Kementerian Keuangan yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak.
Dia menegaskan, buruh mendesak agar pihak berwenang segera membongkar dan mengusut tuntas berbagai praktek mafia pajak sampai ke akar-akarnya.
“Termasuk hentikan obral tanah dan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),” pungkasnya dihadapan ribuan orang yang melakukan unjuk rasa di DPR ini.
