Tajukpolitik – Partai Demokrat mencium adanya upaya penghambatan dalam revisi UU atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso, saat menemui massa “Aksi Bersama Desa” di atas mobil bak terbuka, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).
“Saudara-saudara, bahwa saat ini apa yang saudara perjuangkan untuk merevisi Undang-Undang Desa, saat ini tidak berjalan karena kami yakin dari Fraksi Demokrat bahwa ada upaya tangan-tangan halus untuk menghambat revisi Undang-Undang Desa ini,” jelas Santoso.
Santoso mengatakan jika para demonstran ingin mewujudkan tuntutan mereka yaitu revisi UU Desa, maka dia memberi semangat agar semua terus berjuang bersama-sama.
Santoso menyebut bahwa Fraksi Partai Demokrat DPR RI bakal mendukung apa yang pendemo perjuangkan.
“Saya berharap perjuangan saudara tetap kompak, tetap bersatu untuk mewujudkan desa yang maju dan sejahtera. Desa, desa, Indonesia,” tegas Santoso.
“Berjuanglah terus, kami dari Fraksi Demokrat akan selalu bersama saudara untuk mendukung agar revisi Undang-Undang Desa ini diwujudkan segera di tahun 2023 ini,” tambah dia.
Untuk diketahui, enam organisasi desa menggelar “Aksi Bersama Desa” pada hari ini, Kamis, 23 November 2023 di depan Gedung DPR RI.
Mereka menuntut revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk segera disahkan pada 5 Desember 2023 mendatang.
Enam organisasi ini terdiri dari DPP Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), DPP Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), serta Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara).
Para organisasi perangkat desa ini pun meminta agar DPR RI segera mengesahkan revisi UU Desa yang tak kunjung disahkan.
