Tajukpolitik – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso, menegaskan jika Partai Demokrat mendukung gerakan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menolak RUU Kesehatan atau Rancangan Undang-undang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU).
Hal tersebut diungkapkan oleh Santoso saat menemui ratusan massa aksi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berunjuk rasa menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi UU Kesehatan di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini mengatakan Partai Demokrat sejak awal menolak RUU Kesehatan. Santoso menyebut RUU Kesehatan yang menjadi bagian dari Omnibus Law ini dinilai merugikan Nakes dan berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat.
Santoso menuturkan salah satu yang dikritik oleh Partai Demokrat adalah terkait dengan kewajiban anggaran kesehatan (Mandatory Spending) yang harus dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) minimal 10 persen dihapus.
“UU yang lama memberikan Mandatory Spending bahwa APBN harus sebesar 10 persen, tapi ternyata dalam RUU Kesehatan Omnibus Law ini Mandatory Spending yang dari sejak awal diperjuangkan Partai Demokrat di era Pak SBY dihapus, maka rakyat kita tidak lagi mampu berobat dibiayai negara,” tegas Santoso dalam orasinya.
Santoso juga menyoroti rencana mogok kerja nasional para Nakes apabila RUU Kesehatan disahkan oleh DPR RI. Menurut Santoso, penolakan terhadap RUU Kesehatan harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan mengedepankan etika.
“Tapi ingat kekompakan kita, etika kita, jika ternyata juga tidak diakomodir maka gerakan nasional untuk menolak ini harus kita lakukan, setuju?” teriak Santoso.
“Setujuu,” sahut ratusan massa aksi.
“Tadi saya mendengar bahwa jika UU ini disahkan maka tenaga kesehatan di seluruh Indonesia akan mogok nasional, setuju?” kata Santoso.
“Setujuuu,” sahut massa aksi lagi.
