Dimulai pada 1905 oleh pemerintah kolonial Belanda, program ini bertujuan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa.
Pasca kemerdekaan, Presiden Soekarno membentuk Kementerian Transmigrasi pertama pada 25 Juni 1958, sementara pemerintah terus mengembangkan program ini hingga saat ini.
Data Kementerian Transmigrasi mencatat, sejak 1950, lebih dari 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 9,2 juta jiwa telah mengikuti program ini.
Mereka tersebar di 154 kawasan transmigrasi, dan mendapatkan fasilitas lahan usaha, lahan tempat tinggal, bantuan hidup tahun pertama, pelatihan keterampilan, hingga beasiswa melalui Program Transmigrasi Patriot.
Transmigrasi juga berkontribusi dalam pemerataan pembangunan nasional.
Beberapa ibu kota provinsi lahir dari kawasan transmigrasi, seperti Mamuju (Sulawesi Barat), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), dan Merauke (Papua Selatan).
Program ini juga menghasilkan ratusan ibu kota kabupaten, kecamatan, dan desa definitif.
Calon transmigran yang ingin mendaftar harus berstatus WNI, berkeluarga, berusia 19–49 tahun, sehat jasmani, memiliki tekad kuat, serta lulus seleksi. Pendaftaran dilakukan daring melalui https://sibarduktrans.kemendesa.go.id.
Baca juga: Lewat Program Ekspedisi Patriot, Kementrans Ubah Paradigma Transmigrasi
Dengan konsep baru ini, transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi juga strategi pemerintah memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi generasi produktif di tanah air.
