Tajukpolitik – SETARA Institute menilai reshuffle kabinet Indonesia Maju terbaru merupakan peragaan politik terburuk selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, Selasa (18/7).
“Pengisian jabatan menteri dan wakil menteri serta dua pejabat Wantimpres menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya,” kata Hendardi.
Hendardi menilai orang nomor satu di Indonesia itu tak menunjuk menteri Komunikasi dan Informasi yang lebih baik dari Johnny G Plate dan tak punya kapasitas di bidangnya.
“Bukannya mencari sosok menteri kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan Kemenkominfo,” ujar Hendardi.
Menurut Hendardi, orang-orang yang ditunjuk presiden untuk mengisi jabatan di pemerintahan saat reshuffle kabinet itu adalah perpanjangan tangan dari kelompok Jokowi saja.
“Sosok-sosok pengisi jabatan baru itu adalah orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan dan mewujudkan kehendak-kehendak pribadi atau kelompoknya. Bukan juga representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat,” ungkap Hendardi.
Ia menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi bukan untuk memanfaatkan sisa waktu dan menjalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, melainkan konsolidasi kapital dan infrastruktur politik semata.
“Untuk Pemilu, sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga. Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah tetapi tidak membawa manfaat bagi republik,” kata Hendardi.
Padahal, menurut Hendardi, hak prerogatif yang dimiliki Jokowi bisa melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam pemilihan umum. Ia menilai Jokowi sedang mempersiapkan hal di luar keluarga dan partai politik.
“(Jokowi) tidak hanya sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan banyak kehendak kekuasaan, tetapi juga menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung setelah habis masa jabatannya,” jelas Hendardi.
