Tajukpolitik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, mempertanyakan efektivitas langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam memberantas judi online.
Hal ini disebabkan oleh maraknya transaksi judi online yang kembali terjadi di awal tahun 2024 dengan nominal yang menghebohkan, mencapai Rp100 triliun.
Pertanyaan tersebut disampaikan Nurul Arifin dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPI, dan KI Pusat di ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, pada Senin (10/6).
Salah satu agenda rapat ini adalah membahas Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 serta Pembahasan RKA dan RKP Kemenkominfo Tahun 2025.
Nurul Arifin mengingatkan bahwa dalam rapat sebelumnya pada 19 Maret, Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Kemenkominfo telah memblokir 800 ribu situs judi online. Namun, perputaran uang dari judi online pada tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun.
“Transaksi judi online kembali terjadi antara bulan Januari hingga Maret 2024 dan telah mencapai Rp 100 triliun. Apakah langkah yang dilakukan sudah efektif?” jelas Nurul Arifin.
Untuk memberantas judi online, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menutup rekening yang terkait dengan judi online. Namun, langkah ini dinilai kurang efektif.
Oleh karena itu, Nurul Arifin mempertanyakan langkah selanjutnya dari Kemenkominfo untuk menghentikan perjudian online dalam program kerja mendatang.
Nurul Arifin juga menekankan pentingnya evaluasi dan strategi yang lebih efektif dalam anggaran 2025 untuk memberantas judi online.
“Apakah strategi yang bapak sebutkan itu sudah masuk ke dalam anggaran 2025? Bapak sudah menjanjikan dan implementasinya seperti apa kalau kenyataannya seperti ini berlanjut terus,” ungkapnya.
