Tajukpolitik – Kuasa Hukum Gubernur Nonaktif Papua Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, mengatakan pihaknya membawa dua bukti malaadministrasi yang dilakukan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petrus pun mengungkapkan jika kedua bukti malaadministrasi tersebut telah diserahkan ke majelis hakim dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (26/4).
“Waduh itu (dikabulkan atau tidak oleh Hakim) enggak bisa kita ini (perkirakan), kan masih proses pembuktian. Tapi kalau dari segi pembuktian sebenarnya sangat kuat kita katakan dikabulkan,” kata Petrus.
Menurut Petrus, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh KPK. Kesalahan pertama, tuturnya, saksi dan bukti saat penentapan Lukas pada 5 September 2022. Petrus menilai Lukas ditetapkan dalam penyalahgunaan jabatan dan bukan kasus dugaan suap.
“KPK itu membuat dugaan tindak pidana kan 1 September 2022, lalu menetapkan Pak Lukas tersangka itu 5 September 2022. Masalahnya dalam proses penyelidikan 1-05 September itu terbukti tidak ada saksi atau bukti-bukti yang bisa untuk menetapkan Pak Lukas sebagai tersangka,” jelas Petrus.
Dalam persidangan sebelumnya, lanjut Petrus, bukti penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka ialah laporan polisi (LP) pada Agustus 2022.
“LP di Agustus itu laporan pidananya bukan pasal 11, 12, atau gratifikasi, tapi pasal tentang penyalahgunaan jabatan. Jadi saksi-saksi yang di BAP (berita acara pemeriksaan) di pasal penyalahgunaan jabatan itu, dipakai untuk gratifikasi. Jadi kesalahannya di situ,” tegas Petrus.
Lalu, berikutnya, yaitu kesalahan kedua yang dilakukan KPK, Petrus menyebut bahwa dasar dari perpanjangan penahanan terhadap Lukas yang merupakan perintah dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung). Padahal, Lukas tak pernah ditahan atau berurusan dengan pihak Kejagung.
“Kedua, kesalahan yang lebih fatal, mereka menahan Pak Lukas itu karena ada perpanjangan dari PN Jakpus, tetapi di perpanjangan pengadilan itu, dasar perpanjangannya karena permintaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sementara Pak Lukas tidak pernah ditahan oleh Jampidsus. Ini masalah administrasi, itu poinnya,” ungkap Petrus.
Kini, pihak Lukas juga tinggal menunggu keputusan KPK karena masa penahanan Lukas Enembe akan berakhir pada 12 Mei 2023.
“Kalau kita lihat, masa penahanan Pak Lukas akan berakhir 12 Mei, berarti kalau mereka mau bilang berkasnya lengkap itu harus sebelum 12 Mei. Jadi ini hanya itungan waktu aja, mereka juga dikejar waktu untuk menyatakan berkasnya lengkap untuk lanjut atau tidak kan gitu loh,” tandas Petrus.
