Tajukpolitik – Founder Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, menilai Presiden Jokowi cawe-cawe terkait capres pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Hensat panggilan akrab Hendri Satrio, sikap politik yang ditunjukkan Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024 mendatang berlebihan. Apalagi, kepala negara ikut mengendorse calon Presiden tertentu yang akan berkontestasi pada hajatan demokrasi lima tahunan.
Hal tersebut disampaikan Hensat dalam diskusi publik bertajuk “OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana vs Rencana Rakyat” di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 91, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/5).
Hensat menyebut apa yang dilakukan Jokowi cawe-cawe terkait capres menjadi penting karena Jokowi notabene adalah Presiden pertama yang terlalu dalam mengurus persoalan capres.
Padahal, lanjutnya, Jokowi lebih baik mengurus negara ini ketimbang ikut terlibat dalam mengurus capres ataupun cawapres.
“Ini menjadi penting, kenapa? karena mungkin baru kali ini Presiden ikut cawe-cawe secara langsung pada Pemilu 2024. Istana terlalu cawe-cawe menurut saya,” sesal Hensat.
Menurut dia, Presiden yang membawahi aparatur pemerintah lainnya harusnya bersikap objektif dan menjadi penengah dalam kontestasi Pemilu 2024.
Hal itu, kata Hensat, akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah itu sendiri yang menjadi penyelenggara pemilu.
“Presiden itu kan punya aparat, nah kalau aparatnya menerjemahkan berbeda endorsment-endorsment itu, itu jadi tidak baik buat pemilunya!” pungkasnya.
Turut hadir dalam diskusi ini tersebut antara lain Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek dan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengikuti secara virtual.
Untuk diketahui, pada Selasa (2/5) malam, Presiden Jokowi mengundang partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara. Adapun pertemuan tersebut salah satunya membahas tentang koalisi pada Pilpres 2024 mendatang.
Para Ketua Umum partai politik yang hadir adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.
