Deddy juga mengingatkan pentingnya soliditas internal.
“Tanpa kesatuan frekuensi perjuangan, PDIP tidak akan efektif sebagai tulang punggung negara,” tegasnya.
Meski demikian, PDIP belum menyatakan bergabung dalam kabinet Prabowo.
Megawati memilih pendekatan pengawasan konstruktif, mirip seperti yang pernah dilakukan NasDem dan PAN.
PDIP akan tetap menjalankan fungsi check-and-balance dengan kritik yang solutif demi menjaga stabilitas nasional.
Sejalan dengan itu, di Jakarta, Presiden Prabowo menerima persetujuan DPR untuk memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Diduga Terlibat 3 Kasus Korupsi saat Jadi Wali Kota Semarang, KPK Tahan Kader PDIP dan Suaminya
Momen ini menunjukkan relasi kompleks namun strategis antara pemerintah dan PDIP, yang kini mengambil peran pragmatis sebagai mitra kritis dalam pembangunan nasional.
