TajukPolitik – Pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung mengatakan Sri Mulyani Indrawati telah gagal memimpin Kementerian Keuangan sehingga para iblis berkantor di departemen Keuangan.
Seperti diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya temuan baru transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan mencapai Rp300 triliun.
Temuan tersebut, kata Mahfud, di luar transaksi Rp 500 miliar dari rekening mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Fakta terbaru, transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun itu ternyata merupakan akumulasi transaksi sejak 2009 yang melibatkan sebanyak 460 orang.
“Ini kan skandal besar dalam republik ini, karena ini menyangkut reputasi sebuah kementerian yang bertugas melakukan efisiensi anggaran, kasirnya namanya Sri Mulyani, ” kata Rocky Gerung dalam podcast Rocky Gerung, Kamis (09/03/23).
Menurut Rocky, Sri Mulyani telah gagal menyelenggarakan departemen yang bersih dari korupsi sebagaimana dalih Presiden Jokowi.
“Ibu Sri Mulyani jadi semacam simbol bahwa departemen keuangan itu dia mau jadikan semacam surga, bersih dari korupsi segala macam. Sekarang para iblis itu berkantor di surga justru kan, yang terjadi justru hal yang tidak kita bayangkan,” lanjut Rocky.
Rocky Gerung berpendapat, kegagalan Sri Mulyani ini sama saja dengan melakukan bunuh diri moral.
“Jadi kegagalan itu mestinya jadi imperatif etik, bukan saja teguran moral, tetapi bunuh diri moral, artinya berhenti dari situ. minta maaf kepada rakyat bahwa dia gagal menyelenggarakan pemerintahan yang bersih yang jadi dalih utama dari pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya.
Mahfud menyebut setidaknya didapati 160 laporan transaksi mencurigakan yang melibatkan 460 orang di Kemenkeu berdasarkan informasi terbaru yang ia terima.
Menurutnya, laporan menumpuk lantaran persoalan transaksi janggal itu hanya sesekali direspons, seperti ketika sudah terendus publik layaknya kasus pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo atau Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji yang terseret kasus suap pajak.
“Itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja, menurut saya,” kata Mahfud di UII, Sleman, Rabu (8/3).
