TajukPolitik – Ekonom senior Rizal Ramli memberi pernyataan pedas bahwa Sri Mulyani bukan lap bersih yang bisa membersihkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam cuitannya Rizal Ramli mengibaratkan Kemenkeu adalah meja kotor yang akan dibersihkan dan Sri Mulyani bukan lap bersih.
“Kalau mau bersih-bersih meja kotor, pakailah lap bersih. Sri Mulyani bukan lap bersih,” cuitnya di akun twitter pribadinya, dikutip tajuknasional.com, Senin (13/03).
Seperti diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan menindaklanjuti temuan transaksi senilai Rp300 triliun yang diduga janggal di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai (DJBC).
Temuan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengajak Mahfud untuk membersihkan Kementerian Keuangan dari korupsi atau tindak kriminal lainnya.
“Ayo Pak Mahfud aku dibantuin. Aku seneng dibantuin. Kita bersihin sama-sama,” katanya saat meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo, Kamis (9/3).
Ani mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Mahfud dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana untuk membicarakan transaksi janggal tersebut. Namun, Ani mengaku belum mendapatkan data transaksi janggal yang dimaksud Mahfud.
“Tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud sama Pak Ivan untuk meng-clear-kan (memastikan) sebetulnya ini masalahnya apa, bagaimana, siapa. Tapi kita harus bekerja dengan data yang sama, dengan fakta yang sama,” katanya.
Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, PPATK, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait transaksi janggal senilai Rp300 triliun.
PPATK mengklaim telah memyerahkan dokumen-dokumen kepada Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mendapat informasi mengenai transaksi Rp300 triliun.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan, PPATK dan Itjen Kemenkeu akan selalu mendiskusikan langkah-langkah yang tepat dan efektif terkait dengan dokumen-dokumen yang telah diserahkan PPATK kepada Kemenkeu.
PPATK dan Itjen Kemenkeu selalu melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh data yang ada.
