Karena itu, menurutnya, perubahan narasi menjadi “investasi sosial” perlu disertai kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban finansial.
“Sejak awal proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan dikelola pemerintah,” tegas Sekjen DPP Partai Demokrat tersebut.
Herman menambahkan, Komisi VI DPR akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan proyek melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Ia menilai penting adanya pembahasan mendalam agar proyek tersebut tetap transparan dan akuntabel, mengingat nilai investasi yang sangat besar serta penggunaan dana publik melalui penyertaan modal negara.
“Komisi VI akan membicarakan solusi terkait permasalahan Whoosh bersama Danantara,” kata Herman.
Proyek Kereta Cepat Whoosh yang diresmikan pada 2023 lalu memang menjadi sorotan publik, terutama karena pembengkakan biaya dan belum optimalnya pendapatan operasional.
Baca juga: Menteri Keuangan Purbaya Tegaskan APBN Tak Akan Dipakai Bayar Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh
Pemerintah sebelumnya menyebut proyek ini penting sebagai solusi transportasi masa depan dan pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
