Tajukpolitik – Potensi rugikan negara sebesar 300 triliun Rupiah, Partai Demokrat meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, terkait dugaan transaksi gelap di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, Jumat (10/3).
Ia berharap apa yang disampaikan oleh Mahfud MD tersebut bisa segera dieksekusi oleh aparat penegak hukum dengan melakukan penyelidikan. Sebab, menurutnya, ada potensi rugikan negara dalam transaksi itu, selain potensi penyimpangan serta tindak pidana.
“Kita berharap penegak hukum menindaklanjuti, segera menyelidiki semua potensi penyimpangan, termasuk tindak pidananya,” harap Didik.
Jika ditemukan indikasi tindak pidana, Didik meminta penegak hukum tidak segan-segan memproses dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, siapapun dia.
“Penegak hukum harus cepat dan tegas menindak, termasuk potensi korupsi dan pencucian uang. Jangan ada toleransi pada para pegawai dan pejabat nakal dan korup!” tegasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat ini juga berpendapat, jika banyak pejabat di lingkungan Kemenkeu berpotensi korupsi, bisa jadi di institusi itulah potensi korupsi tumbuh dan berkembang.
Untuk itu, ia meminta aparat gerak cepat untuk menyelidiki kasus yang telah menyita perhatian masyarakat.
“Yang tidak kalah penting, dalam rangka mencegah potensi penyimpangan, pengawasan harus dilakukan secara utuh, transparan dan bertanggung jawab,” tutupnya.
