Tajukpolitik – Mempermudah pelayanan ke masyarakat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi luncurkan Government Technology atau GovTech dengan meresmikan teknologi pemerintahan Indonesia bernama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).
Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya mempermudah birokrasi pelayanan pemerintah agar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit atau memperlambat. Tolak ukur utamanya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima, dan kemudahan urusan masyarakat,” ujar Presiden.
Presiden juga mengkritisi keberadaan 27 ribu platform aplikasi di level pemerintah pusat dan daerah yang tidak terintegrasi.
Beliau menginstruksikan agar per tahun 2024, pembuatan aplikasi baru dihentikan untuk mempercepat pelayanan publik dan mengurangi birokrasi yang rumit.
“Tidak akan mungkin mempermudah dan mempercepat jika tidak terintegrasi, bahkan banyak yang tumpang tindih. Oleh sebab itu, mulai tahun ini saya instruksikan berhenti membuat aplikasi baru,” tegas Presiden.
Presiden menegaskan bahwa GovTech INA Digital akan meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik.
GovTech INA Digital akan mempercepat integrasi sistem layanan digital pada berbagai layanan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, izin usaha, dan perpajakan.
“Kita memulai tahap awal ini dengan berbagai layanan penting. Migrasinya harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN digital juga harus disiapkan,” kata Presiden.
Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data. Beliau menekankan bahwa praktik lama yang menghambat efisiensi harus ditinggalkan.
“Tidak boleh ada alasan bahwa data adalah milik kementerian atau lembaga tertentu. Kita tidak akan maju jika masih memelihara egosentrisme. Tinggalkan praktik lama, tinggalkan mindset lama,” tandas Presiden.
