“Jangan sampai regulasi hanya menjadi formalitas. Kita harus cegah praktik relabeling atau pelabelan ulang yang bisa menurunkan kredibilitas kebijakan ini,” tegasnya.
Zulfikar, yang juga Ketua BPD HIPMI Sulawesi Barat, memastikan Komisi VII DPR RI akan mengawal penuh pelaksanaan kebijakan TKDN demi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah meresmikan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025.
Regulasi tersebut mengatur tata cara sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).
Agus menegaskan pelanggaran seperti TKDN washing, pemalsuan dokumen, maupun pelanggaran komitmen akan ditindak tegas dengan sanksi berat, termasuk pencabutan sertifikat dan rekomendasi sanksi bagi pejabat terkait.
Baca juga: Terima Aspirasi Kepala Desa, Demokrat Tegaskan Komitmen Perkuat Gerakan Desa Sadar Hukum
Dengan pengawasan ketat dan dukungan industri, reformasi kebijakan TKDN diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
