Politikus asal Lampung itu juga mengingatkan agar bantuan pangan dan insentif ekonomi tidak disalurkan kepada pihak yang tidak berhak, serta menghindari tumpang tindih dengan program serupa dari kementerian lain.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya integrasi data lintas program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan data kemiskinan ekstrem, guna memastikan proses verifikasi penerima manfaat berbasis data terkini dan akurat.
“Transparansi dalam pendataan dan pelaporan publik harus dijaga, karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah lahir dari keterbukaan dan akurasi data,” tegas anggota Badan Anggaran DPR RI tersebut.
Baca juga: Kabar Gembira! Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Baru, Fokus Dorong Konsumsi dan Tenaga Kerja
Dengan pengawasan yang kuat, Fraksi Demokrat berharap stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun ini mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, dan menopang pemulihan ekonomi nasional menjelang akhir tahun 2025.
