Karena itu, Fraksi Demokrat dalam rapat komisi juga mendorong adanya alokasi khusus bagi kader PKK dan Posyandu.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar aktivitas PKK tidak membebani anggaran RT dan RW yang terbatas.
Selain itu, ia menyebut beban kontribusi untuk Palang Merah Indonesia (PMI) turut memangkas anggaran operasional yang diterima RT dan RW setiap bulannya.
“RT dan RW tentu mendukung program gubernur, tetapi janji kampanye soal kenaikan 100 persen harus direalisasikan,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah Ketua RT dan RW di Jakarta mengeluhkan kenaikan 25 persen tersebut.
Baca juga: Pesan SBY kepada Kader Demokrat: Peka dengan Kondisi Masyarakat, Jangan Pamer Kemewahan!
Mereka menilai tambahan anggaran tidak sebanding dengan padatnya kegiatan lingkungan yang harus ditanggung setiap bulan.
