Tajukpolitik – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi, menegaskan program perlindungan sosial atau perlinsos sudah mendapatkan persetujuan DPR RI.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dalam sidang yang juga bisa disebut sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ini, Muhadjir mengatakan bahwa perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.
Muhadjir menjelaskan, program perlinsos telah mendapatkan persetujuan DPRÂ dengan anggaran sebesar Rp 496,8 triliun. Implementasi program itu, kata dia, tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya kementerian/lembaga sesuai tugasnya masing-masing.
“Telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program,” kata Muhadjir, Jumat (5/4).
Adapun komposisi anggaran perlinsos, kata dia, terdiri dari dari berbagai subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.Â
Muhadjir menjelaskan perlindungan sosial yang dberikan oleh pemerintah dapat menjadi solusi atas masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Menurut Muhadjir, program itu dapat mencegah naiknya angka kemiskinan sekaligus mencapai target penurunan angka kemiskinan yaitu 7,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.
Muhadjir juga menyebut jika bantuan sosial atau bansos sangat diperlukan oleh masyarakat dan tidak dikhususkan di satu kementerian saja, melainkan juga kerja sama lintas kementerian.
Untuk diketahui, gugatan Pilpres diajukan oleh pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan juga capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Kedua pasangan capres dan cawapres ini tidak mengakui kemenangan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Mereka lalu menuding jika kemenangan Prabowo-Gibran dipengaruhi oleh pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di musim kampanye Pilpres yang lalu.
