“Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anak-anak daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif memperoleh kepastian status dan perlindungan hukum,” demikian ditegaskan Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna tersebut.
Selain menyoroti isu PPPK, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh DPRK.
Mereka berharap pandangan dan catatan yang diberikan dapat dimaknai sebagai masukan strategis yang bersifat konstruktif.
Baca juga: Fundamental Ekonomi Tetap Kuat, Demokrat Nilai Gejolak IHSG Bersifat Sementara
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Kabupaten Kaimana agar menjadikan pembahasan RAPBD 2026 sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.
