Tajukpolitik – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, meminta Presiden Jokowi menghentikan aksi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, terkait adanya upaya ambil alih Partai Golkar.
Dedi menegaskan jika hal itu didiamkan, maka Presiden Jokowi dianggap tengah merusak demokrasi.
Sebab, lanjut Dedi, kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu telah menyatakan keinginannya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, di tengah ramainya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai berlambang pohon beringin itu.
“Dengan pembiaran terhadap sabotase partai semacam itu, jelas presiden ikut serta merusak demokrasi, bahkan tanpa ada teguran. Sehingga cukup menguatkan dugaan jika aktivitas kriminal itu atas restu Presiden,” jelas Dedi, Jumat (28/7).
Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Jokowi bisa menjadi kunci untuk menguatkan demokrasi di Tanah Air. Upaya ambil alih Partai Golkar dan partai politik lain tidak bisa dibenarkan.
“Ini cukup mengkhawatirkan karena kuncinya ada pada Kepala Negara dalam melindungi kedaulatan partai sebagai salah satu perangkat demokrasi. Sebenarnya, mereka bisa secara lazim ambil kepemimpinan di partai, dengan mengikuti kaidah yang ada dalam anggaran dasar partai,” pungkas Dedi.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan keinginan menjadi Ketum Partai Golkar.
Luhut mengklaim DPP Partai Golkar memang mau melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan ingin menggantikan Airlangga. Sementara Bahlil mengikuti jejak Luhut dalam bursa pengganti Airlangga.
“Tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan organisasi,” ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, di Jakarta Selatan, Sabtu lalu (22/7).
