Data nelayan dan kapal diverifikasi melalui sistem terintegrasi seperti Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).
Nelayan juga perlu mendapatkan rekomendasi dari dinas perikanan setempat untuk bisa mengakses solar subsidi.
Di beberapa daerah, pemerintah menerapkan kartu kendali atau kartu BBM nelayan guna mengatur volume pembelian dan mencegah penyalahgunaan.
Penyaluran dilakukan melalui SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang telah ditunjuk.
Baca juga: Gegara Solar Bersubsidi Susah Dicari, Ratusan Sopir Truk Geruduk Kantor Bupati Ketapang
Seiring perkembangan teknologi, sebagian wilayah telah mengadopsi sistem digital seperti aplikasi MyPertamina guna memastikan distribusi solar subsidi tepat sasaran.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap sektor perikanan Indonesia semakin berdaya saing dan nelayan dapat hidup lebih sejahtera.
