Ia memaparkan bahwa setiap tahun pemerintah pusat menyalurkan sekitar Rp900 triliun dana transfer melalui skema DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil.
Namun, Rp180 triliun di antaranya justru mengendap di bank, tidak terserap untuk pembangunan.
“Contohnya di Kabupaten Bandung Barat, realisasi pekerjaan baru 54 persen padahal waktu tinggal satu setengah bulan. Idealnya sudah 70 persen terealisasi,” jelasnya.
Kondisi tersebut, kata Dede, berdampak sistemik: daya beli masyarakat melemah, ekonomi melambat, dan sektor informal ikut terpukul.
Ia mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar dana transfer segera disalurkan ke kegiatan produktif di daerah.
Baca juga: Komisi II Soroti Realisasi Dana Transfer ke Daerah di Jawa Tengah
“Pemerintah pusat sekarang mendorong agar uang yang turun segera bergerak dalam bentuk proyek dan pembinaan. Kalau uangnya berputar, belanja masyarakat terjaga. Itu strategi yang harus berani dijalankan,” pungkas Dede.
