Tajukpolitik – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan kebijakan terkait tenaga honorer di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik daripada pemerintahan Jokowi saat ini.
Pasalnya, pada masa pemerintahan SBY berhasil mengangkat 1 juta tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sedangkan, pemerintahan saat ini peluang tenaga honorer menjadi CPNS tertutup.
Hal tersebut diungkapkan oleh Syarief Hasan saat menerima 45 honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN), di Ruang GBHN, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).
Kepada Syarief mereka menyampaikan berbagai macam masalah dan keluh kesah nasib mereka, seperti gaji kecil, tidak jelasnya status kepegawaian, serta masa depan yang tidak jelas.
Mereka yang mengabdikan diri di berbagai bidang kehidupan merasa tidak dihargai meski telah berpuluh-puluh tahun sudah mendarmabaktikan diri pada masyarakat, bangsa, dan negara.
Mendengar aspirasi, curhat, dan keluhan, Syarief mengatakan terharu pada kondisi mereka yang saat ini tengah memperjuangkan nasib. Masalah yang menimpa para tenaga honorer diakui sudah lama terjadi.
“Dan Partai Demokrat selalu menyuarakan keberpihakan kepada honorer,” tegas Syarief.
Syarief mengakui honorer sudah mendarmabaktikan seluruh tenaga dan pikiran selama berpuluh-puluh tahun namun saat ini pemerintah tidak peduli dan memikirkan.
Syarief pun bercerita jika di masa Presiden SBY, honorer sangat diperhatikan. Berbanding terbalik dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
“Ada hampir 2 juta honorer. Dari jumlah sebanyak itu, lebih dari 1 juta diangkat menjadi ASN. Setelah pemerintahan berganti, kesempatan mereka menjadi ASN menjadi tertutup,” jelas Syarief.
Syarief menegaskan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal demikian diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27.
“Amanat itu jelas bisa dibaca oleh pemegang kekuasaan,” lanjut Syarief.
Keberpihakan pada tenaga honorer inilah yang membuat Syarief dengan terbuka menerima mereka di gedung wakil rakyat.
“Meski MPR dan DPR mempunyai tugas masing-masing namun saya mau menerima AHN”, ungkapnya. “Aspirasi yang disampaikan akan saya sampaikan ke komisi terkait di DPR”, tambahnya.
