Tajukpolitik – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menceritakan bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko masih ingin mencoba mengambilalih Partai Demokrat.
“Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhonny Alen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan illegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Kali ini mereka mengajukan Peninjauan Kembali atau PK di Mahkamah Agung. PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487K.TUN.2022 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022,” jelas AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (3/4).
AHY mengatakan alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan 4 (empat) novum atau bukti baru. Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru.
“Keempat novum itu telah menjadi bukti di persidangan PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara nomor 150.G.2021.PTUN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021,” ujarnya.
Untuk melawan hal tersebut, AHY pun telah mengirimkan tim hukum dari DPP Partai Demokrat.
“Secara resmi, hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar,” tegasnya.
Apalagi, lanjutnya, Pengalaman empiris menunjukkan, sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya.
“Artinya, skornya 16-0. Dengan demikian, dilihat dari kaca mata hukum dan akal sehat kita, tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini. Namun, situasi hukum di negeri ini sedang mengalami pancaroba. Tidak menentu. Ada ketidakpastian hukum. Baru-baru ini contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda,” ungkapnya.
AHY menilai situasi hukum yang tidak menentu itu ada kemungkinan diakibatkan karena ada tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu, bagian dari elit dan kekuasaan di negeri ini.
Apalagi, tambahnya, kini sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Tekanan dan kepentingan politik ini bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum, dunia olaharaga kita pun kena imbasnya.
Misalnya, kata AHY, sebagaimana kita tahu, penantian Panjang rakyat Indonesia, ditambah masa persiapan tiga tahun, agar tim sepak bola nasional bisa beraga di Piala Dunia U-20 harus kandas, hanya karena ada kepentingan politik pihak tertentu.
AHY berujar jika ada pihak-pihak yang ingin mengangkat kembali isu pengambilalihan KSP Moeldoko terhadap Partai Demokrat sudah tidak lagi menarik.
“Karena kami yakin saat ini rakyat sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik dari KSP Moeldoko, khususnya dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia,” katanya.
“Bahkan banyak senior saya di TNI dan juga senior KSP Moeldoko merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. Menurut mereka perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap ksatria apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di lembah Tidar,” sambung AHY.
Tetapi yang lebih menarik sekarang, ujar AHY, betapa perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan begitu saja. Padahal yang bersangkutan adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga yang sering diperbicangkan banyak kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Saya ke luar negeri, kebeberapa negara. Banyak yang bertanya, “kok bisa yang seperti itu bisa terjadi di Indonesia, dan seolah-olah dibiarkan begitu saja?”
“Untuk itu, saya berembuk, bermusyawarah dengan seluruh pengurus dan pimpinan Partai Demokrat, baik di tingkat pusat maupun hingga tingkat kabupaten/kota untuk menyikapi perkembangan situasi politik ini. Konkritnya tadi kami melakukan commanders call atau apel pimpinan dengan 38 ketua DPD dan 514 ketua DPC, serta 1800 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah air secara online. Hadir juga secara fisik para elit partai, seperti Majelis Tinggi Partai, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, dan Fraksi Partai Demokrat DPR RI, serta Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Pada forum tadi, kami mencermati dan membahas berbagai aspek, baik hukum maupun politik,” urai AHY.
Ia pun menceritakan jika KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum commanders call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan.
“Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan cara mengambilalih Partai Demokrat, karena Demokrat adalah salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian “ruang gelap” dalam peradilan. Ada celah untuk masuknya intervensi politik,” terangnya.
Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Moeldoko ini, lanjut AHY, maka keadilan, hukum, dan demokrasi di Indonesia berada dalam keadaan bahaya, atau lampu merah. Untuk itu, meskipun secara hukum tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan guagatan KSP Moeldoko, tetapi kami Keluarga Besar Partai Demokrat tetap waspada.
AHY mengatakan dengan mempertimbangkan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini “ke ruang terang”. Di samping para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air kami memohon rakyat Indonesia untuk berkenan untuk monitor.
Bahkan, lanjutnya, ketua DPD dan ketua DPC di seluruh tanah air bersepakat untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung. Mereka ingin menunjukkan satu kesatuan komando dengan ketua umum dan dewan pimpinan pusat Partai Demokrat di Jakarta.
“Mereka mengatakan kepada saya, kami tidak rela dan tidak sudi partai kami diambil KSP Moeldoko,” ujar AHY.
“Kami menyadari ada resiko yang harus kami tanggung dalam mengusung bakal calon presiden yang tidak dikehendaki rezim penguasa. Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil koalisi perubahan pun telah menyampaikan resiko ini. Bahkan bukan tidak mungkin sekelompok penguasa akan meradang dan KSP Moeldoko akan mengajukan PK nya untuk menghambat laju koalisi perubahan,” ujarnya.
AHY mengungkapkan sebetulnya sejak tahun lalu kita sudah mengingatkan ini bakal ada PK, tapi pasti sangat politis. Tujuannya adalah membungkam oposisi dan juga menghadang, termasuk berpotensi membubarkan koalisi perubahan.
“Kini dugaan itu terbukti. Tetapi kami seluruh pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat siap, kami siap lahir dan bathin mempertahankan kedaulatan partai kita. Dengan segla cara, dengan segala sumber daya yang kita semua miliki tidak gentar sedikitpun. Kita akan hadapi segala tantangan dan resiko yang ada di depan mata,” tuturnya.
AHY menegaskan kesadaran ini semakin memperkokoh tekad dan semangat Demokrat menjadi lebih giat memperjuangkan harapan rakyat. banyak sekali persoalan rakyat yang harus dicari solusinya bersama. Inflasi meningkat, harga-harga kebutuhan pokok naik, sementara daya beli menurun, pendapatan juga menurun, angka pengangguran meningkat, kemiskinan semakin meningkat, utang meroket. Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah Demokrat dan koalisi perubahan memfokuskan dirinya. Jika di tengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang berupaya mengambil alih partai kami, maka terpaksa kami lawan.
“Kami yakin Gusti Allah Mboten Sare, tuhan tidak pernah tidur, kebenaran yang hakiki tidak akan pernah dimanipulasi. Jika terhadap perilaku oknum penguasa ini pun pimpinan negeri diam dan bahkan cenderung mendiamkan, kami tidak akan pernah mengeluh. Ingat, pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini bukanlah individu, bukanlah sekelompok elit atau golongan, melainkan rakyat Indonesia. Maka kepada rakyat, kami meminta dukungan dan bantuan, bersama rakyat kami akan berjuang,” harap AHY.
“Dengan memohon ridho Tuhan yang maha kuasa, kami percayakan pada tim hukum mewakili Partai Demokrat untuk menyerahkan kontra memori peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta. Kepada pemangku hajat hukum di republik ini, dengan segenap kerendahan hati, kami mengetuk hati Nurani dan akal sehat yan mulia. Semoga yang mulia istiqomah dan menolak segala bentuk intervensi poltik agar kelak menghadirkan putusan hukum yang berpegang teguh pada azas kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.
