Tajukpolitik – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan akan terus konsisten memperjuangkan hak-hak warga Wadas, Jawa Tengah, yang saat ini tertindas akibat tanahnya dirampas untuk kepentingan pertambangan batu andesit.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, saat jumpa pers secara virtual, Kamis (31/8).
Busyro merasakan kesedihan warga Wadas selama ini menjadi korban teror dan kekerasan politik.
Busyro menyebut proyek pertambangan andesit di Wadas disinyalir tidak termasuk proyek strategis nasional (PSN). Selain itu, proyek pertambangan ini dinilai bermasalah dari sisi hukum.
“Di Wadas itu merupakan refleksi dari buruknya aspek hulu, kebijakan politik dari pusat dari Istana sana, melalui sejumlah Kementerian dan bawahannya di Jawa Tengah yang memaksakan kehendak untuk PSN dengan mengabaikan prinsip-prinsip penghormatan apalagi penegakan Hak Asasi Manusia,” jelas Busyro.
Berdasarkan hasil kajian ini, PP Muhammadiyah mendesak agar aparat kembali menginvestigasi kasus dugaan tindak kekerasan di Wadas. Pemerintah pun dituntut berlaku adil dan lebih bijaksana.
“Kalau pemerintah sudah memaksakan seperti ini, itu jelas-jelas merekalah yang justru melakukan langkah-langkah yang menunjukkan radikalisme politik,” tegas Busyro.
Busyro menambahkan, petaka di Wadas justru dimanfaatkan segelintir politikus untuk kepentingan pilkada. Warga pun termakan pepatah kuno habis manis sepah dibuang.
“Kami bismillahirrahmanirrahim akan terus mendampingi warga,” tandas Busyro.
Untuk diketahui, penambangan batu andesit di Wadas, Jawa Tengah, terus dilakukan walau kenyataannya mendapat penolakan dari sebagian besar warga.
Warga beralasan jika penambangan batu andesit terus dilakukan, akan menghilangkan mata pencaharian mereka yang sehari-hari bekerja sebagai petani.
Sebab, penambangan batu tentu saja mengakibatkan rusaknya ekosistem dan dikhawatirkan polusi udara serta limbah yang dihasilkan akan merusak lahan pertanian warga.
