Tajukpolitik – Kelakuan Presiden Jokowi kumpulkan ketum parpol di Istana Negara mendapatkan kritikan dari banyak pihak, salah satunya dari pengamat politik.
Pengamat politik Andi Yusran, mengatakan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta ketua umum partai politik pendukung pemerintah tersebut sebagai langkah yang salah.
Pasalnya, tegas Andi, Istana Negara tidak etis dijadikan kumpul-kumpul kelompok partisan.
“Sebagai tempat tinggal kepala negara maka (Istana Negara) tidak etis dijadikan tempat kumpul-kumpul kelompok partisan,” ucap Andi, Rabu (3/5).
Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia ini menilai Presiden Jokowi belakangan tampak sibuk mencampuri urusan pesta demokrasi lima tahunan.
“Jokowi wajib hentikan wira-wiri politik,” tegas analis politik dari Universitas Nasional itu.
Andi menyayangkan sikap Jokowi yang masih terus cawe-cawe mengurus perpolitikan nasional. Andi mengungkapkan Jokowi sudah seharusnya lebih banyak membicarakan persoalan bangsa, bukan malah sibuk mencampuri urusan politik, mencari dan meramu calon-calon presiden 2024.
“Posisi presiden seharusnya netral. Keberpihakan kepada salah satu calon artinya melanggar konstitusi,” kata Andi.
Namun sayangnya, keinginan semua pihak agar Jokowi netral tampaknya tidak menjadi kenyataan. Sebab, Jokowi beberapa kali mengendorse capres dan cawapres.
Dalam pertemuan ketua umum parpol di Istana Negara, Selasa (2/5) malam tersebut, tampak hadir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum Partai Persatan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Pertemuan di Istana Negara ini juga bukan kali pertama Jokowi kumpulkan ketum parpol. Tercatat Jokowi pernah mengumpulkan para Ketua Umum parpol di Kantor DPP PAN, beberapa waktu lalu.
