Tajukpolitik – Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai jika PDIP ngotot dukung hak angket, maka partai berlogo banteng ini bisa semakin terpuruk.
Sebab, lanjut Saiful, partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut akan dinilai publk tidak bisa mendidik kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi wacana PDIP yang dukung hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.
Saiful menyebut saat ini pemerintahan, dalam hal ini Presiden Jokowi merupakan salah seorang kader PDIP. Dan masih banyak juga kader PDIP yang berada di pemerintahan menjadi Menteri di kabinet Indonesia Maju.
“PDIP akan semakin terpuruk jika melaksanakan hak angket, karena partai ini akan dinilai oleh publik tidak mampu mendidik kader-kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan,” ujar Saiful, di Jakarta, Selasa (27/2).
Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika komunikasi di internal PDIP berjalan dengan baik, maka tidak perlu hak angket.
“Ini kan seperti ada semacam komunikasi yang terputus dan terkesan ada ego sektoral yang besar dalam tubuh PDIP,” ujar Saiful.
Di mana kata Saiful, PDIP tidak mampu menyelesaikan masalah internalnya, sehingga puncaknya seperti saat ini. Padahal, Jokowi terbuka dengan semua, jika saja Megawati mau menurunkan egonya, maka tidak akan terjadi seperti saat ini.
“Kini bola panas berada di PDIP, jika PDIP tidak jelas dalam langkah politiknya, maka bukan tidak mungkin PDIP makin terpuruk ke depannya,” tutup Saiful.
Untuk diketahui, hak angket dugaan kecurangan pemilu mulai dihembuska oleh calon presiden (capres) yang diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Hak angket ini pun mendapat tanggapan pro dan kontra di parpol yang berada di parlemen.
