Tajukpolitik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa sasaran kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
Presiden menegaskan bahwa tugas BPKP bukan hanya memperbanyak ‘lampu merah’ atau mencari-cari kesalahan, tapi fokus untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
“Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5).
Jokowi menekankan bahwa BPKP harus memberikan arahan yang benar, bukan memasang jebakan. Misalnya, di awal membiarkan kesalahan, lalu di akhir baru mempermasalahkan.
“Seharusnya diberikan arahan yang benar mana, tuntunan yang tepat mana, bukan memasang jebakan. ‘Lah, ini keliru diemin aja’. Mestinya dibetulkan di awal, diberi tahu di awal, ini keliru. Jangan terbalik,” sambungnya.
Jokowi menyebut fokus BPKP bukan hanya terkait penyimpangan, tetapi juga seberapa banyak manfaat yang bisa dirasakan rakyat dari program pemerintah.
Presiden menekankan peran besar BPKP dalam mengawal kesinambungan pembangunan dengan menggunakan analogi gerbong kereta.
“Kalau kita ibaratkan kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat,” ujar Jokowi.
“Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah,” sambungnya.
Jokowi mengingatkan bahwa tugas BPKP bukan menambah larangan yang bisa memperlambat kinerja pemerintah.
“Ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan itu. Menambah tanda larangan justru memperlambat, padahal kita ingin keretanya cepat sampai tujuan,” jelas Jokowi.
Jika banyak ‘lampu merah’, Jokowi khawatir hal itu akan berdampak buruk. Sekali lagi, Jokowi menginginkan kereta yang melaju cepat dan tepat.
“Pimpinan proyek jadi takut karena terlalu banyak larangan. Kita ingin kereta itu sampai tujuan dengan cepat dan tepat,” pungkasnya.
Dalam arahannya, Jokowi berharap BPKP mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien.
Melalui pengawasan yang tepat, diharapkan penggunaan anggaran dapat lebih transparan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
