TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bergerak cepat menangani dampak banjir besar yang melanda lima kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh.
Aksi percepatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar bantuan bagi warga terdampak dapat tersalurkan segera, terkoordinasi, dan memberikan hasil nyata di lapangan.
Lima wilayah transmigrasi yang terimbas banjir meliputi Harus Muda Jaya di Kabupaten Bireuen, Cot Girek di Aceh Utara, Pintu Rime Gayo dan Samar Kilang di Bener Meriah, serta Ketapang Nusantara di Aceh Tengah.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan bahwa penanganan telah dilakukan sejak laporan awal diterima dari Tim Ekspedisi Patriot dan percepat bantuan.
“Tiga hari lalu kami mendapatkan laporan terkait lima wilayah transmigrasi yang terisolasi. Setiap informasi langsung kami respons untuk memastikan intervensi cepat dan tepat sasaran,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Cuaca ekstrem menjadi tantangan utama dalam penanganan bencana ini. Kementerian Perhubungan sebelumnya telah menyiapkan pesawat untuk dukungan udara, namun penerbangan sempat ditunda karena kondisi yang tidak memungkinkan.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Transmigrasi turun langsung ke Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan verifikasi kondisi sekaligus membantu tim pendahulu di lapangan.
Kondisi akses darat yang terputus juga memperlambat distribusi bantuan. Menteri menyebut situasi kali ini berbeda dari pengalamannya saat bertugas di Aceh pascagempa dan tsunami 2004.
Menurutnya, perubahan jalur yang cepat membuat strategi logistik harus lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah mempercepat distribusi logistik ke wilayah lain seperti Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Lhokseumawe.
Perum BULOG memastikan kesiapan pasokan pangan, termasuk pengiriman beras dari Medan ke Lhokseumawe sebagai bagian dari skema percepatan bantuan.
Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, terukur, dan melibatkan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga.
Menteri memastikan bahwa bantuan pangan aman dan mencakup seluruh warga terdampak, bukan hanya masyarakat transmigrasi, sebagai bagian dari misi kemanusiaan pemerintah.
