Tajukpolitik – Pengamat Politik dari Univeritas Nasional, Andi Yusran, mengatakan setiap presiden harusnya evaluasi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), bukan dengan selalu meneruskan pembangunan dari presiden sebelumnya.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pernyataan Jokowi jika proses pergantian kepemimpinan nasional seperti tongkat estafet.
Andi pun tidak setuju dengan istilah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa proses pergantian kepemimpinan nasional seperti tongkat estafet.
Andi mengatakan istilah tersebut kurang tepat, Sebab, menurutnya setiap kepemimpinan nasional yang lahir dari pemilu ke pemilu tidak akan pernah bermula dari nol.
Andi menyebut ada yang salah kaprah dari pandangan Jokowi tentang pembangunan. Jika pun terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari rezim penguasa ke rezim yang penggantinya kelak, pembangunan telah memiliki mekanisme perencanaan yang berkesinambungan.
“Justru pelaksanaan pembangunan di era rezim Jokowi mesti dievaluasi pencapaian target kinerjanya (RPJMN 2019-2024) sebelum dirumuskan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2025-2045,” jelas Andi, Minggu (19/6).
Menurut Andi, kepemimpinan Nasional pasca Jokowi wajib merumuskan RPJMN 2025-2030 berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan bukan merujuk kepada keinginan Jokowi. Untuk itu, wajib bagi presiden berikutnya untuk evaluasi RPJMN.
Bagi Andi, keinginan Jokowi mencari putra mahkota yang bisa mewarisi program Jokowi adalah berbahaya bagi bangsa Indonesia, karena tidak semua program Jokowi selama ini adalah benar.
“Misalnya pembangunan IKN dan kereta cepat adalah dua contoh kasus yang sesungguhnya tidak pernah masuk dalam perencanaan pembangunan sebelumnya,” tutur Andi.
Untuk diketahui, sebelumnya dalam acara peluncuran Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6) lalu, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kesinambungan dalam kepemimpinan suatu negara.
Jokowi pun mengibaratkan kepemimpinan seperti tongkat estafet, bukan meteran pom bensin yang kondang dengan istilah ‘dimulai dari nol ya’.
“Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan kesatu, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu teruskan untuk masuk ke universitas, jangan balik lagi ke SD lagi,” kata Jokowi.
