TajukPolitik – Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) ingatkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak banyak mencampuri urusan politik terutama terkait pilpres 2024.
JK berharap agar presiden RI ke 7 tersebut dapat mengikuti pendahulunya, Megawati dan SBY yang tidak banyak mencampuri urusan politik di jelang akhir masa jabatannya. Hal itu dimaksudkan agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik.
JK menyampaikan hal tersebut usai dirinya menerima kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di kediamannya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023 malam.
“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ungkap JK kepada wartawan.
JK mengaku sangat menyayangkan sikap istana yang tidak mengundang Partai Nasdem pada pertemuan ketua partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Presiden beberapa waktu lalu.
JK ingatkan Jokowi harusnya Nasdem diundang karena Nasdem sampai saat ini masih merupakan partai pendukung pemerintah. Untuk itu, JK beranggapan pertemuan di Istana tersebut adalah pembahasan politik.
“Kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa itu wajar saja, tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik,” terang JK.
Seperti diketahui Jokowi terlalu ikut campur dengan urusan pilpres 2024. bahkan beberapakali mengendorse calon presiden dalam forum terbuka. Ada si rambut putih Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang kerap disebut oleh Jokowi. Namun tak sekalipun Jokowi menyebut nama Anies baswedan padahal Anies sudah dideklarasikan sebagai capres juga.
bahkan sekarang ini Jokowi ditengarai sedng sbuk menyiapkan kursi untuk Erick Thohir sebagai cawapres dari Ganjar ataupun Prabowo. Teranyar Luhut yang kemungkinan juga utusan Jokowi bertemu Surya paloh menyodorkan nama cawapres untuk Anies Baswedan. Namun kubu koalisi perubahan tidak menanggapi cawapres usulan Luhut karena mereka sudah memiliki 5 nama untuk pendamping Anies.
