Tajukpolitik – Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai angka fantastis sebesar Rp76 triliun tentu saja harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Akan tetapi, tegas Lucius, hal itu tidak terjadi pada pemilu kali ini dan terkesan terus ditutup-tutupi pengelolaannya.
Lucius juga menjelaskan bahwa peningkatan anggaran Pemilu 2024 sangat signifikan dibandingkan dengan pesta demokrasi sebelumnya. Di tahun 2014, anggaran pemilu sebesar Rp7,9 triliun, kemudian naik menjadi Rp24,9 triliun untuk Pemilu 2019 dan kini meningkat lebih dari tiga kali lipat.
“Fakta di 2024 anggaran pemilu itu semua naik berapa kali lipat dari 2019. Dengan anggaran besar itu mestinya dampak yang kita lihat hari-hari ini itu nyata. Tapi dampak kenaikan anggaran nampaknya tidak cukup signifikan di setiap tahapan,” ungkapnya dalam diskusi media dengan tema ‘Menyoal Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Penyelenggara Pemilu 2024’, Kamis (3/8).
Menurut Lucius, biaya yang besar dengan pengelolaan yang tertutup akan sangat berbahaya. Tidak hanya bagi penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, tapi juga untuk kualitas pemilu Indonesia itu sendiri.
Pemilu tidak bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas bila setiap tahapannya tidak berjalan secara baik dan benar. Kualitas pemilu ditentukan di setiap tahapan dan penyelengga, bukan sekadar panitia.
“KPU, Bawaslu dan DKPP, mereka tidak sekadar panitia saja. KPU, Bawaslu dipilih dengan proses yang cukup ribet dengan tujuan bukan sekadar panitia, mereka itu harus jadi orang yang bisa menghadirkan makna di setiap tahapannya,” tegas Lucius.
Lucius pun menyinggung motif awal pemilihan umum dilakukan serentak yakni untuk menghemat anggaran. Akan tetapi sulitnya publik mengakses detail pendanaan yang dikelola penyelenggara pemilu justru membuatnya makin tidak efektif dan bahkan diduga terjadi pemborosan.
