TAJUKNASIONAL.COM Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD NTT, Senin (24/11/2025).
Sekretaris Fraksi Demokrat, Reni Marlina Un, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan, efektivitas birokrasi, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu Ranperda yang mendapat sorotan adalah Pembentukan Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028.
Fraksi Demokrat mendukung penyediaan dana cadangan sebesar Rp250 miliar untuk persiapan NTT sebagai tuan rumah PON, namun mengingatkan potensi tekanan fiskal jika peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berjalan signifikan.
“Pembangunan venue dan pembinaan atlet harus memberi manfaat ekonomi luas tanpa mengorbankan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Reni.
Baca juga: Fraksi Demokrat Dorong Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan dalam R-APBK Banda Aceh 2026
Fraksi Demokrat juga menyoroti Ranperda Perubahan Keempat Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
