Tajukpolitik – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan wacana pembentukan koalisi besar dinilai telah mencederai demokrasi di Indonesia.
Terlebih, lanjutnya, koalisi besar ini dihuni oleh partai pendukung Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.
Hal tersebut ia sampaikan saat jumpa pers di sela-sela unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja di depan gedung DPR RI, Selasa (11/4).
“Kami pastikan Capres yang diusung Koalisi Besar di basis industri pasti kalah. Karena Capres tersebut adalah pendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja,” tegasnya.
Untuk melawan koalisi besar ini, lanjut Said Iqbal, Partai Buruh akan mengajak partai politik non parlemen dan masyarakat sipil untuk menggagas koalisi orang kecil.
“Pasti kalah Capres yang didukung Koalisi Besar yang pro Omnibuslaw. Oleh karena itu partai buruh akan mengajak partai non parlemen partai kecil membentuk Koalisi Orang Kecil,” tegas Said.
Jika Koalisi Besar terwujud maka akan terdiri dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). KIB terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan KIR terdiri atas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wacana Koalisi Besar itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturahim dengan lima partai politik di Kantor DPP PAN pada Minggu (2/4).
Pembentukan koalisi besar ini pun terus bergulir dan menjadi wacana yang tampaknya akan segera direalisasikan. Ini terlihat dari pernyataan beberapa petinggi dari kelima partai tersebut sesaat setelah pertemuan di Kantor DPP PAN.
Untuk diketahui, semua partai politik yang tergabung dalam koalisi besar adalah pendukung UU Ciptaker. Tak hanya pendukung, ada Ketua Umum di koalisi besar yang menjadi perwakilan pemerintah mendukung UU Ciptaker, yaitu Ketua Umum Partai Golkar, Arilangga Hartarto yang saat ini menjadi Menko Perekonomian.
