Karena itu, rencana revisi sistem politik atau undang-undang pemilu tidak boleh dilakukan secara terburu-buru ataupun hanya karena momentum politik semata.
Ia menyebut perjalanan sejak era reformasi hingga pelaksanaan pemilu langsung sejak 2004 sebagai fase penting yang harus dievaluasi secara jujur.
Menurut AHY, setiap sistem politik pasti menimbulkan pro dan kontra.
Karena itu, pembahasan teknis membutuhkan tahapan panjang yang melibatkan kesiapan seluruh partai politik.
Sejauh ini, masing-masing partai termasuk Demokrat masih berada dalam tahap merumuskan aspirasi internal mereka.
“Kami belum membahas secara teknis karena membutuhkan waktu dan proses berikutnya. Yang jelas, masing-masing partai sudah melakukan pembahasan internal terkait apa yang menjadi aspirasi masyarakat luas,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembenahan sistem pemilu tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana memastikan pemilu berlangsung adil, hak pilih rakyat terlindungi, serta menghasilkan kepemimpinan yang efektif.
“Output dari demokrasi dan pemilu bukan hanya kepemimpinan yang lebih efektif, tapi juga Indonesia yang semakin sejahtera,” tegas AHY.
Baca juga: Sistem Pemilu Terbuka Membuat Partai Politik Beri Pengusaha “Karpet Merah”
Demokrat, kata AHY, tetap membuka ruang dialog lanjutan dengan PKS maupun partai lain—namun dengan prinsip kehati-hatian dan orientasi pada kepentingan publik.
