Tajukpolitik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Herman menyebut utang BUMN ini selalu menjadi perdebatan apakah masuk ke dalam utang korporasi atau utang negara.
“Mohon saya kepastian. Kalau ini menjadi utang negara berarti juga harus terintegrasi atau masuk ke dalam akumulasi utang negara,” ujar Herman, dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, di Senayan, Senin (5/6).
Herman mempertanyakan jika saat ini utang negara ini mendekati 8 ribu triliun rupiah, jadi berapa sebenarnya utang BUMN. Toh jika pada saatnya bermasalah dengan BUMN ini menjadi utang korporasi yang pada akhirnya dibayar oleh negara.
Ia juga menyinggung soal para direksi BUMN yang menyalahgunakan uang korporasi yang tentu saja akan merugikan keuangan negara.
“Sehingga jelas law enforcement (penegakan hukum) nya terhadap keuangan negara,” tambah Herman.
Herman juga menyinggung tentang pemberian penyertaan modal negara (PMN) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang setiap tahun sebesar 10 triliun rupiah.
Herman mempertanyakan PMN tersebut sampai kapan harus diberikan kepada PLN. Padahal, katanya, keuntungan PLN sudah mencapai 14 triliun rupiah.
“Apakah ada road map dari kementerian BUMN sampai kapan untuk memberikan suntikan terhadap PLN melalui PMN?,” tanya Herman.
Bukan tanpa alasan ia mempertanyakan hal tersebut, sebab Herman menilai banyak sekali BUMN yang tertatih-tatih untuk bisa mampu mengangkat korporasi menjadi untung.
Berikutnya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat ini juga mempertanyakan langkah apa yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN yang masih memilki utang yang besar.
Herman menanti gebrakan yang mungkin out of the box yang dilakukan kementerian BUMN karena masa tenggat periode pemerintahan yang tinggal 1 tahun ke depan.
“Artinya harus ada roadmap yang memastikan ke depan ini bisa dikelola secara berkesinambungan. Apa strateginya untuk mengelola utang yang cukup besar ini?,” ungkap Herman.
Pasalnya, lanjut Herman, jika BUMN utang, bukan hanya korporasi yang rugi, tapi vendor-vendor seperti sub kontraktor yang akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan usahanya, karena harus mengikuti BUMN yang bermasalah dengan keuangan.
